Aset Negara Terjaga, Polres Boyolali Awasi Proses Sertifikasi Tanah

Boyolali - Kepolisian Resor Boyolali melalui jajaran terkait turut serta dalam kegiatan pengambilan sertifikat tanah lapangan Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (14/2/2025) di Ruangan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali ini menjadi bagian dari upaya inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tanah.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor BPN Kabupaten Boyolali Priyanto, Kabag Log Polres Boyolali Kompol Fajar Nur I., Kabag SDM Polres Boyolali Kompol Subiyati, Inspektorat Kabupaten Boyolali Sri Mulyanto, Kasubbag Bekpal AKP Triyono, serta anggota logistik Polres Boyolali.
Kapolsek Karanggede AKP Suramto Widodo, yang turut memantau jalannya kegiatan, menegaskan bahwa kehadiran kepolisian dalam proses ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam pengelolaan aset negara. "Kami hadir untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian akan terus mengawal setiap tahapan guna menghindari potensi permasalahan administratif maupun hukum di kemudian hari," ujar Kapolsek Karanggede.
Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto menegaskan bahwa pengamanan dan pengawalan terhadap aset negara merupakan bagian dari tanggung jawab Polri dalam menjaga kepentingan masyarakat dan negara. "Polres Boyolali berkomitmen untuk mengawal setiap proses administrasi yang berkaitan dengan aset negara, termasuk dalam pengambilan sertifikat tanah ini. Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari," ungkap AKBP Rosyid Hartanto.
Dengan adanya pengawalan dari Polres Boyolali, diharapkan seluruh tahapan inventarisasi aset ini dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Polisi juga mengimbau seluruh pihak terkait untuk terus berkoordinasi dalam menjaga kepastian hukum atas aset negara demi mendukung tugas operasional kepolisian dan kepentingan masyarakat luas.